Sidang Uu Pornografi, Hakim Ingatkan Mk Tak Tangani Kasus Konkret

Your mailbox Bride
May 7, 2020
Gambling house Online
May 28, 2020

Baginya, tubuh proporsional dan cemoohan masyarakat akan tubuh seseorang dirasa sangat toxic, terutama bagi kaum hawa. Oleh karena itu, pemohon menilai bahwa ketentuan Pasal 8 UU Pornografi menjadi rancu dan menimbulkanabuse of power. “Itu yang tidak dilihat oleh UU Pornografi, bahwa ketika perempuan menjadi objek atau model bermuatan pornografi, di situ ada kerentanan,” ucapnya. Siti mencontohkan, dalam suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan, terjadi relasi kuasa yang menempatkan perempuan pada posisi lebih lemah.

Peserta berkumpul di Monumen Nasional untuk kemudian berpawai sepanjang jalan Thamrin hingga jalan Sudirman, kemudian berputar menuju Bundaran HI. Sedangkan bagi pendukungnya, undang-undang ini dianggap sebagai tindakan preventif yang tidak berbeda dengan undang-undang yang berlaku umum di masyarakat. RUU dipandang menganggap bahwa kerusakan moral bangsa disebabkan karena kaum perempuan tidak bertingkah laku sopan dan tidak menutup rapat-rapat seluruh tubuhnya dari pandangan kaum laki-laki. Surat Presiden diajukan ke DPR pada tanggal 20 September 2007 dan rapat dengar pendapat pertama dengan pemerintah dilakukan pada 8 November 2007. Pada Maret 2006, 10 anggota Pansus RUU Antipornografi menandatangani pernyataan penolakan terhadap Ketua Pansus RUU, Balkan Kaplale karena telah melakukan kebohongan publik, atas pernyataannya di media massa yang membuat masyarakat bingung.

Pada Periode awalnya RUU APP ini tidak tercantum dalam prolegnas, tetapi kemudian masuk lewat Komisi VIII DPR, lalu dibahas di Badan Musyawarah DPR . Bamus kemudian menyepakati RUU tersebut untuk dibawa ke Sidang paripurna DPR.

Lakukan Pembiaran Pada Anak, Orangtua Dapat Turut Terhukum

Namun usulan yang dijadikan alasan menggugat ke Mahkamah Konstitusi itu ditolak pemerintah. Menurut Kominfo, konten audio video internet tunduk ke UU terkait, seperti UU tentang internet hingga UU Pornografi. Penjelasan dalam Pasal 27 ayat tidak secara eksplisit merujuk pada ketentuan dalam KUHP. Padahal dalam UU No. 19 tahun 2016 tentang Revisi UU ITE menyatakan Pasal 27 ayat merujuk pada ketentuan KUHP. ” dalihnya tidak bisa subyektif, tapi harus dalam perspektif secara umum atau orang banyak. Karena undang-undang untuk melindungi kepentingan orang banyak,” kata Suparji.

“Tidak menghilangkan tindak pidana, bukti elektronik kuat, tidak pernah hilang,” tutupnya. Hibnu menegaskan, meskipun video yang diunggah Sarah sudah dihapus, bukan berarti menghilangkan tindak pidana. Pembuatan Produk Pornografi yang harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus, harus memperoleh Izin sesuai dengan jenis Produk Pornografi yang diproduksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggunaan Produk Pornografi untuk tujuan dan kepentingan Pelayanan Kesehatan dilakukan oleh Tenaga Kesehatan.

Jika usul itu disetujui, RUU PKS dinilai bisa menjawab persoalan tentang kerentanan perempuan sebagai korban kekerasan. Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat melakukan aksi unjuk rasa di Taman Vanda, Bandung, Jawa Barat, Kamis (2/7/2020). Mereka menyuarakan sejumlah aspirasi diantaranya agar pemerintah agar membuka pembahasan RUU PKS, menarik Omnibus Law dan memberikan pendidikan gratis selama pandemi COVID-19.

uu pornografi

“Terkait proses ini bisa dilakukan lewat tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau memanfaatkan posisi rentan korban. Unsur eksploitasi juga ada di sana lewat tindakan pemanfaatan seksual,” beber Anita.

a.pembekuan izin usaha;b.pencabutan izin usaha;c.perampasan kekayaan hasil tindak pidana; dand.pencabutan status badan hukum. Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10.

Tujuh Akun Twitter Indonesia Yang Recommended, Kamu Harus Follow!

Vila dan hotel bisa dianggap sebagai ruang personal, akan tetapi hal ini tidak menghentikan penggunaan UU Pornografi yang notabene menyasar pelaku-pelaku di muka umum atau pertunjukan. Kendati demikian, polisi masih mendalami kasus ini untuk membuktikan apakah terdapat aktivitas prostitusi di dalamnya. Kesaksian orang-orang yang terlibat yang menyebutkan kegiatan di vila di Cipanas dilakukan secara sukarela tidak serta merta membuat polisi menyetop proses hukum terhadap mereka. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Undang-Undang ini, dibentuk gugus tugas antar departemen, kementerian, dan lembaga terkait yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Presiden.

Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi. Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi. Pengaturan pornografi berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebinekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara.

Dalam persoalan unggahan Tara Basro, kata dia, penggunaan alasan karya seni tidak bisa langsung menggugurkan unsur pornografi. Sebab, harus diulas terlebih dahulu secara umum, apakah konten tersebut memenuhi unsur pornografi atau tidak. Hanya saja, suatu tindakan bisa dikatakan sebagai pelanggaran pornografi, bukan diukur dengan batas atau limitatif. Sehingga, menurut Suparji, batasan-batasan pelanggaran pornografi tidak memiliki pakem yang jelas dan dapat menimbulkan multi tafsir terkait dengan batasan tersebut. Pada dasarnya, unggahan Tara Basro bertujuan untuk mengajak masyarakat lebih menghargai segala bentuk dan tampilan tubuh seseorang, khususnya perempuan, di luar mitos kecantikan yang diagungkan saat ini.

Pada tanggal 21 Mei 2006, umat Islam dari berbagai ormas, partai dan majlis taklim berkumpul di bundaran HI untuk mengikuti aksi sejuta umat dalam rangka mendukung RUU APP, memberantas pornografi-pornoaksi, demi melindungi akhlak bangsa, dan mewujudkan Indonesia yang bermartabat. Pada 22 April 2006, ribuan masyarakat bergabung dalam karnaval budaya “Bhinneka Tunggal Ika” untuk menolak RUU ini. Peserta berasal dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari aktivis perempuan, seniman, artis, masyarakat adat, budayawan, rohaniwan, mahasiswa, hingga komunitas jamu gendong dan komunitas waria.

Akibatnya, persetujuan si perempuan untuk menjadi objek atau model muatan pornografi diberikan di bawah tekanan. Oleh sebab itu, pemohon menilai bahwa ketentuan Pasal 8 download film pornhub menjadi rancu dan menimbulkanabuse of power. Akibatnya, persetujuan perempuan untuk menjadi objek atau model muatan pornografi diberikan di bawah tekanan.

Sukses polisi dalam mengungkap pornografi berbayar dengan melibatkan anak, harus menimbulkan efek jera. Untuk penyedia jasa atau fasilitas pornografi, Eki berpendapat bahwa pasal yang semestinya dikenakan untuk penyedia fasilitas bukanlah pasal 36, melainkan pasal 33 UU Pornografi. Lebih lanjut Eki menjabarkan, biasanya, polisi mengincar pemilik atau produsen pornografi. Penggerebekan dilakukan dengan harapan polisi menemukan aktivitas pornografi, lalu menjadikan orang-orang yang ada di tempat kejadian sebagai saksi supaya bisa menangkap pemilik/produsen. Kasus-kasus penangkapan gay ini mendatangkan pertanyaan, sejauh mana negara melalui polisi bisa menjamah kehidupan privat, termasuk aktivitas seksual warganya.

Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. “Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, layanan audio visual OTT tidak serta-merta dapat disamakan dengan kegiatan penyiaran dan tidak dapat dikategorikan sebagai bagian dari penyiaran dalam ketentuan Pasal 1 ayat angka 2 Undang-Undang Penyiaran,” kata Dirjen PPI Kominfo, Ahmad Ramli. Dua stasiun televisi RCTI dan iNews khawatir muncul konten yang bertentangan dengan Pancasila sehingga harusnya tunduk ke UU Penyiaran.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *